Komisi XI menyetujui anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas tahun anggaran 2014 sebesar Rp 1.174 triliun. Selain itu, disetujui pula usulan tambahan anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk pendanaan infrastruktur.

Sehingga, anggaran Kementerian yang dipimpin oleh Armida Alisjahbana ini menjadi Rp 1.194 triliun. Alokasi pagu anggaran ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2013, sebesar Rp 1.043 triliun.

"Tambahan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran," ujar Ketua Komisi XI Olly Dondokambey di Ruang Rapat Komisi XI, Rabu (4/09).

Namun, Komisi XI menyetujui penambahan anggaran tersebut dengan disertai beberapa catatan. Di antaranya, konsep kemiskinan Kemen PPN/Bappenas harus mengacu pada UU No 11 Tahun 2009 tentang  Kesejahteraan Sosial dalam upaya penanganan Kemiskinan. Berikutnya, Komisi XI meminta agar penyerapan anggaran di Kemen PPN/ Bappenas lebih baik dari tahun sebelumnya.

“Ketiga, dalam melakukan perencanaan pembangunan memperhatikan aspek konektivitas untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Terakhir, Bappenas harus menyampaikan hasil masukan yang disampaikan Bank Dunia untuk perencanaan pembangunan nasional," imbuh Olly.

Sebelumnya, dalam paparannya, Armida menyatakan bahwa penyerapan anggaran Kementerian yang dipimpinnya per 31 Agustus berhasil menyerap 49,5% dari anggaran yang ada. Terkait dengan permintaan tambahan anggaran, Armida beralasan bahwa pihaknya ditugasi untuk merencanakan, menyeleksi, melakukan penilaian, dan prioritisasi proyek infrastruktur, yang merupakan hasil pembahasan forum Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur (KPPI).

Dalam pengajuan tambahan anggaran Rp 20 miliar tersebut, Bappenas telah menyiapkan  lima proyek yang akan dilakukan kajian pra study di tahun 2014. Kajian pra study itu untuk proyek KPS Kulonprogo International Airport Yogyakarta, proyek KPS Pembangunan Airport New Bali,  proyek KPS monorail di Bandung, proyek KPS monorail di Sumatera Selatan, dan proyek KPS ekpansi Pelabuhan Tanjung Sauh di Batam dengan masing-masing anggaran kajian pra study senilai Rp 4 miliar. (sf)